Jakarta, vibesjakarta.com – Banjir bandang dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025 bukan sekadar bencana alam biasa. Ia telah menjelma menjadi tragedi kemanusiaan berskala nasional. Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 1.177 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, serta 148 orang masih dinyatakan hilang hingga 5 Januari 2026.
Kerusakan yang ditinggalkan sangat masif. Tak kurang dari 178.479 rumah rusak, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan 3.188 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor. Di banyak wilayah, sekolah berubah menjadi puing, sementara anak-anak harus menghentikan aktivitas belajar tanpa kepastian kapan kehidupan normal bisa kembali.
Tragedi ini segera menyita perhatian publik nasional. Media sosial dipenuhi duka dan kemarahan. Tagar #PrayForSumatera dan #SumateraBerduka sempat bertengger di puncak trending Twitter (X), dengan lebih dari 102 ribu unggahan. Namun di balik doa dan solidaritas, muncul nada kritik yang semakin keras. Warganet mempertanyakan narasi “cuaca ekstrem” yang terus diulang, dan menyebut bencana ini sebagai akumulasi dari kerusakan lingkungan, pembiaran tata ruang, dan keserakahan atas sumber daya alam.
“Ini bukan sekadar hujan deras,” tulis salah satu pengguna media sosial. “Ini tentang hutan yang digunduli, sungai yang dipersempit, dan negara yang selalu datang setelah semuanya terlambat.” Sentimen semacam ini menggambarkan kegelisahan publik yang makin luas: bahwa korban bukan hanya disebabkan alam, melainkan juga kegagalan kebijakan dan pengawasan.
Di lapangan, kekecewaan warga terdampak semakin terasa. Banyak pengungsi mengeluhkan lambannya distribusi bantuan, minimnya logistik, serta ketidakjelasan rencana pemulihan jangka panjang. Sebagian warga bahkan mempertanyakan mengapa wilayah-wilayah rawan tetap dibiarkan dieksploitasi, meski risiko bencana telah berulang kali diperingatkan oleh para ahli.
Bagi publik, tragedi Aceh–Sumut–Sumbar kini menjadi cermin besar pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di Indonesia. Bukan hanya soal berapa banyak bantuan dikirim, tetapi juga soal keberanian negara mengevaluasi izin-izin, menata ulang kawasan rawan, serta memastikan bencana serupa tidak terus berulang dengan korban yang selalu bertambah.
Bagi vibesjakarta.com, isu ini bukan sekadar laporan duka, melainkan panggilan untuk mengawal pertanyaan paling mendasar: sampai kapan bencana selalu dipahami sebagai takdir, dan bukan sebagai akibat dari keputusan manusia?
