Jakarta, vibesjakarta.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam keras operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, yang dinilai telah melampaui batas kedaulatan negara dan mencederai prinsip hukum internasional.
Kecaman tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat GMNI setelah laporan terkait serangan militer AS termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. GMNI menilai tindakan itu merupakan bentuk imperialisme dan neo-kolonialisme yang dipertontonkan secara terbuka ke publik global.
Menurut Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, operasi militer AS yang melibatkan pasukan elit Delta Force di Caracas merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan. Ia menyebut bahwa ledakan di pangkalan udara La Carlota dan kompleks militer Fuerte Tiuna menandai dimulainya agresi militer langsung AS ke Venezuela.
“Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar. Kategori ini sudah masuk ke ranah penjajahan. Tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang berhak memperlakukan kepala negara lain sebagai subjek hukum domestiknya sendiri, AS seharusnya GMNI mencatat intervensi militer ini sebagai agresi militer ke-71 yang dilakukan AS terhadap negara lain dalam 81 tahun terakhir, dua di antaranya bahkan pernah terjadi di Indonesia.sadar bahwa dunia bukan milik satu Negara,” tegas Andreas.
GMNI mencatat intervensi militer ini sebagai agresi militer ke-71 yang dilakukan AS terhadap negara lain dalam 81 tahun terakhir, dua di antaranya bahkan pernah terjadi di Indonesia.
GMNI menilai konflik di Venezuela juga menjadi peringatan bagi Indonesia. Organisasi ini menyebut sumber daya alam Venezuela yang kaya, khususnya cadangan minyak yang tercatat mencapai 303 miliar barel menurut data OPEC, telah menjadi magnet geopolitik yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan global.
Andreas menambahkan agresi AS itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan perebutan pengaruh dan sumber daya alam oleh kekuatan besar. Ia juga menyebut bahwa sebelum ditangkap, Presiden Maduro diketahui menggelar pertemuan diplomatik dengan utusan Tiongkok di Istana Miraflores.
“Situasi konflik Venezuela–AS adalah PR besar bagi pemerintah dalam menentukan sikap politik luar negeri dan strategi pertahanan nasional. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kerja sama strategis, terutama yang melibatkan sumber daya alam,” ungkap Andreas.
Ia juga mengaitkan pola intervensi tersebut dengan pengalaman sejarah Indonesia pada era Presiden Sukarno, yang menurut organisasi itu mengalami tekanan politik dan operasi intelijen dalam menentang imperialisme.
“Sejarah Indonesia memberi pelajaran pahit. Bung Karno yang konsisten menentang imperialisme dilemahkan melalui operasi intelijen, perang opini, dan eksploitasi konflik internal hingga runtuh pasca-1965,” kata Andreas.
Sebagai langkah respons, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyerukan agar pemerintah Indonesia tegas menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menolak segala bentuk intervensi asing, dan memperkuat solidaritas dengan negara-negara non-blok.
“Pemerintah harus tegas. Sebagai bangsa yang berprinsip anti-penjajahan, Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara-negara non-blok, untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana sikap Indonesia dalam membela Palestina,” ujarnya.
Dalam konteks itu, GMNI menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk campur tangan urusan dalam negeri negara lain, melainkan refleksi kewaspadaan terhadap potensi ancaman serupa yang bisa terjadi di Indonesia. Organisasi tersebut menekankan pentingnya peran kritis masyarakat dalam menjaga harga diri dan martabat bangsa di tengah dinamika geopolitik global.
