Oleh : Eghy Seftiawan
(Mahasiswa Jakarta)
Inilah ‘ayam yang mati di lumbung nikel’ sebuah tragedi yang tidak hanya memilukan, tapi juga memalukan.
Beberapa hari lalu di pinggiran Jakarta, saya duduk di depan komputer sambil scroll beranda. Tiba-tiba, dua berita bikin saya berhenti.
“Harta Gubernur Sultra Naik Rp49 Miliar dalam 9 Bulan.”
“Seorang Ibu dan Anak Autisnya Ditemukan Kelaparan.”
Dua berita ini muncul bersamaan. sebagai orang biasa tentu saya bertanya : apa Masalahnya?
NS, bocah 8 tahun di Kendari yang meregang nyawa. Bukan karena perang. Bukan karena wabah. Tapi Ia mati ditabrak alat berat saat menjajakan tisu kemasan di tengah kemacetan. Ibunya histeris memeluk jasad anaknya. “Saya suruh pergi jual tisu karena tidak ada beras, dia tidak mau makan kalau tidak ada nasi,” ratapnya (Detik.com, 6 Februari 2026).
Di wilayah yang sama, Anduonohu, Kota Kendari, Mawar (27) bersama anak autisnya bertahan hidup tanpa makan hanya dengan air putih selama dua hari. Polisi yang datang untuk menyelidiki kasus suaminya justru menemukan pemandangan lebih memilukan: seorang ibu dan anak kelaparan di ibu kota provinsi (Kompas.com, 8 Juli 2026).
Sementara itu, di Konawe Utara, Desa Morombo masih menyandang status kampung termiskin di kabupatennya. Sebuah desa yang dikelilingi tambang nikel. Udara dipenuhi debu. Sungai berubah warna. Rakyat tinggal di gubuk.
Masih di Konawe Utara, ratusan pekerja tambang di-PHK massal oleh PT Hillcon Jaya Sakti sejak 9 Maret 2026 . Mereka kehilangan mata pencaharian, sementara pesangon, sisa THR, dan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan selama beberapa tahun tak kunjung dibayar . Perusahaan bahkan mangkir dari rapat dengan DPRD Sultra . Tambang yang seharusnya menjadi tumpuan hidup, justru membuang pekerja saat mereka paling membutuhkan kepastian. Pola yang sama: kekayaan alam mengalir ke atas, penderitaan tetap di bawah.
Di tengah semua itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mencatatkan kenaikan kekayaan pribadi Rp49,4 miliar hanya dalam sembilan bulan menjabat. Total kekayaannya kini Rp647,49 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia (LHKPN KPK, 31 Desember 2025).
Pertanyaannya: Bagaimana bisa?
Andi Sumangerukka adalah purnawirawan Jendral TNI yang setelah pensiun pada April 2021 terjun menjadi pengusaha tambang. Jejak kepemilikan bisnisnya mengarah pada tambang nikel. PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena, terafiliasi kuat dengan keluarga gubernur. Sebanyak 99% saham PT Bintang Delapan Tujuh Abadi pemilik 25% saham TMS tercatat atas nama anaknya, Alaniah Nisrina. Satu persen sisanya atas nama istrinya, Arinta Nila Hapsari, yang di kalangan pengusaha lokal dijuluki “Ratu Nikel Sultra” (Putusan MA PK No. 850/PK/PDT/2023).
Masalahnya, TMS terbukti beroperasi ilegal. Perusahaan ini menambang di kawasan hutan lindung tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sejak 2019. Badan Pemeriksa Keuangan menghitung kerugian negara mencapai Rp9 triliun setara 14 juta metrik ton ore nikel yang telah dikeruk (BPK RI, 2025).
Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejagung menyegel konsesi TMS pada September 2025. Namun hingga kini, kasusnya belum naik ke ranah pidana. Hanya sanksi administratif. Denda yang disebut-sebut Rp2,09 triliun dinilai”tidak setimpal” dengan kerusakan yang terjadi.
Tahun 2023 Kasus serupa juga terjadi di PT Kabaena Kromit Pratama (KKP). Berdasarkan data Direktorat Jenderal AHU, perusahaan ini mencatat Arinta Nila Hapsari istri Gubernur sebagai pemilik 70% saham . Pengadilan Tipikor membuktikan PT KKP menjual dokumen RKAB fiktif kepada PT Lawu Agung Mining. Praktik dokumen terbang ini memungkinkan tambang ilegal di Blok Mandiodo, Konawe Utara, dijual secara legal ke smelter dan merugikan negara hingga Rp5,7 triliun. Direktur PT KKP yang merupakan keponakan gubernur pun divonis 4 tahun penjara.
Pelanggaran tambang nikel ilegal dan potensi pelanggaran yang masih terpendam di balik luasnya bisnis keluarga Gubernur Sultra, ASR, menunjukkan ia menggunakan kuasa jabatan untuk membangun praktik ‘rent-seeking’ bisnis korup yang merugikan rakyat daerah.
Semua kelicikannya ditutupi lewat kamuflase media sosial. Gimmick citra gubernur yang peduli, humanis, dan katanya tidak menerima gaji. Harus diakui, upaya memoles citra tersebut sukses menutup rapat mata rakyat Sulawesi Tenggara. Memberikan tontonan dramatis, penuh kasih, sementara di belakang layar, tambang ilegal keluarganya merugikan negara Rp9 triliun.
Ini bukan sekadar kasus ASR dan keluarganya saja. Investigasi Walhi Sultra dan Satya Bumi juga membongkar adanya jaringan oligarki tambang nikel di Pulau Kabaena yang melibatkan purnawirawan jenderal polisi, pengusaha besar nasional, dan pejabat publik.
Inilah cara kerja oligarki: aktor kekuasaan dan modal besar bersatu, memainkan pola yang sama di berbagai daerah mengekstraksi sumber daya alam, merusak lingkungan, dan meninggalkan penderitaan bagi rakyat, sementara negara terkesan tutup mata.
Noam Chomsky, seorang Penulis & intelektual Amerika, menggambarkan korporasi modern sebagai “institusi psikopat” entitas yang hanya peduli pada keuntungan, mengabaikan seluruh dampak sosial dan ekologisnya. Baginya, korporasi adalah mesin yang dirancang untuk mengekstraksi nilai tanpa memperhitungkan kerusakan yang ditinggalkan.
Chomsky juga mengingatkan bahwa dalam sistem ini, keuntungan ditempatkan di atas manusia, apa yang ia sebut sebagai “profit over people”. Ketika perusahaan tambang keluarga gubernur mengeruk nikel di hutan lindung, merugikan negara Rp9 triliun, dan hanya dikenai denda administratif, itulah korporasi psikopat yang dimaksud Chomsky.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola.
Ekstraksi sumber daya alam di Indonesia terlalu sering tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hasil tambang mengalir ke pusat, ke kantong pemilik modal, ke rekening para pemegang saham. Sementara itu, rakyat di sekitar tambang hanya mendapat debu, polusi, dan kerusakan lingkungan.
Data Pemprov Sultra menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di urutan ke-37 dari 38 provinsi. Dari kontribusi tambang yang nilainya diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun, daerah hanya kebagian dana bagi hasil sekitar Rp833 miliar. Sebuah rasio timpang.
Gubernur Sultra ASR sendiri mengakui: “Tingkat kemiskinan dan stunting kita masih banyak. Artinya kita belum kaya.” Pertanyaannya: jika pemimpinnya tahu, Mengapa perusahaan tambang keluarganya sendiri justru menjadi bagian dari masalah?
Lalu bagaimana sistem ini bisa bertahan jika semua tahu?
Apakah ASR sedang menjalankan amanat Presiden Prabowo? Entahlah. Tapi satu hal pasti: ASR adalah kader Gerindra yang dilantik langsung oleh Prabowo. Keduanya jenderal. Keduanya mengusung program yang sama. Jadi ketika tambang ilegal merajalela dan rakyat kelaparan itu bukan kebetulan. Itu adalah cara kerja sistem. Pertanyaannya: amanat siapa ini?
Antonio Gramsci, menjelaskan kekuasaan itu tidak hanya pakai polisi atau tentara. Cara paling ampuh adalah membuat rakyat percaya sendiri bahwa semua sudah baik-baik saja.…Proses inilah yang disebutnya hegemoni dalam Prison Notebooks.
Di Sultra, hegemoni bekerja dengan sempurna: rakyat diajak untuk percaya bahwa tambang adalah pembangunan, kemiskinan adalah nasib, pemimpin kaya raya adalah hal wajar, dan tidak perlu mempertanyakan karena semua sudah diatur.
Inilah wajah ASR dan keluarganya. Mereka telah menjadi “pemimpin” di sektor tambang melalui kepemilikan modal, jaringan kekuasaan oligarki, dan dominasi ekonomi jauh sebelum ASR menjadi gubernur. Kekuasaan politiknya hanyalah perpanjangan dari dominasi ekonominya. Ia tidak “memimpin” untuk rakyat, tetapi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan ekonominya.
Ketika seorang gubernur mengkritik perusahaan tambang “nakal” di depan publik, sementara perusahaan keluarganya sendiri beroperasi ilegal, itulah hegemoni dalam tindakan: tampak berpihak pada rakyat, tetapi sesungguhnya melindungi kepentingan sendiri. Chomsky menyebut ini sebagai “kecerdasan buatan” kekuasaan kemampuan elite untuk membuat rakyat percaya bahwa kepentingan elite adalah kepentingan semua orang.
Maka, tugas kita adalah melawan hegemoni dan korporasi psikopat. Membongkar narasi yang dibangun oleh kekuasaan. Menunjukkan bahwa di balik kemakmuran segelintir, ada penderitaan banyak orang. Bahwa di balik megahnya tambang, ada desa yang terpuruk. Bahwa di balik angka Rp49,4 miliar bahkan triliunan, ada bocah yang mati di jalan.
Kisah NS, Mawar, dan Desa Morombo dan daerah-daerah lain disultra bukan insiden terisolasi. Mereka adalah cermin kegagalan sistemik. Korban kebijakan yang berpihak pada modal, bukan rakyat. Anak-anak yang kehilangan masa depan karena negara lebih sibuk mengurus izin tambang daripada membuat kebijakan yang Pro rakyat.
Di bawah tumpukan nikel, rakyat Sultra tetap kelaparan. Di balik angka Rp49,4 miliar, ada bocah yang mati di jalan.
Di balik megahnya tambang, ada desa terpuruk dalam kemiskinan.
Tentu Kita perlu menuntut: audit publik atas sumber kekayaan gubernur, penegakan hukum pidana terhadap PT TMS, revisi UU yang melarang kepala daerah dan keluarganya memiliki bisnis di sektor yang diawasi, serta perbaikan sistem perlindungan sosial agar tidak ada lagi NS yang mati di jalan demi sepiring nasi.
Ini adalah air mata yang menggenang di bawah tumpukan nikel. dan Kita semua terdiam dalam keheningan yang membunuh.
