Jakarta, vibesjakarta.com – Aktivitas pertambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, bukan sekadar proyek ekstraksi sumber daya, melainkan cermin telanjang dari praktik perusakan ekologis yang dilegalkan atas nama izin. Dengan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas ±1.932 hektare yang berlaku hingga 2029, perusahaan ini diduga menjalankan penambangan terbuka yang secara inheren menuntut penghancuran vegetasi dan pengupasan tanah dalam skala besar. Hutan, kebun warga, dan bentang alam alami dijadikan korban pertama dari ambisi produksi.
Kesaksian masyarakat dan temuan organisasi lingkungan memperlihatkan pola yang konsisten, kawasan yang dulunya berfungsi sebagai penyangga ekologis kini berubah menjadi lahan tandus dan lubang-lubang tambang yang menganga. Hilangnya tutupan vegetasi bukan sekadar perubahan visual lanskap, tetapi penghancuran sistem alami yang selama ini menjaga keseimbangan air dan menahan erosi. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat dugaan kuat bahwa aktivitas PT WIN tidak berhenti di dalam batas WIUP, melainkan merambah Areal Penggunaan Lain (APL) hingga kawasan hutan lindung atau wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari eksploitasi tambang.
Skala kerusakan ini tercermin dari data pengangkutan ore nikel di luar izin. Pada Maret 2023, volume material tercatat mencapai ±7.140 metrik ton, lalu melonjak drastis menjadi ±21.947 metrik ton hanya sebulan kemudian. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa pembukaan lahan dilakukan secara masif dan sistematis, bukan insidental. Fakta bahwa aktivitas ini berlangsung di sekitar permukiman warga dan fasilitas umum termasuk area di sekitar SD Negeri 12 Laeya yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara wilayah tambang dan ruang hidup masyarakat. Deforestasi tidak lagi terjadi di pelosok sunyi, tetapi tepat di depan mata warga.
Kerusakan daratan tersebut berimbas langsung pada sistem hidrologi lokal. Tanpa penutup vegetasi, air hujan berubah menjadi limpasan yang membawa sedimen ke sungai dan pesisir. Sungai menjadi keruh, alur air dangkal, dan kualitas sumber air menurun drastis. Laporan warga tentang mata air yang dulu jernih kini berubah cokelat saat hujan bukanlah keluhan emosional, melainkan indikator kerusakan ekologis yang nyata dan terukur.
Ironisnya, kewajiban reklamasi dan rehabilitasi pascatambang yang sering dijadikan dalih bahwa kerusakan dapat dipulihkan bahkan hampir tak terlihat hasilnya. Lahan bekas tambang dibiarkan terbuka, tanpa revegetasi yang serius, seolah kerusakan adalah harga yang wajar demi keuntungan. Kondisi ini memperpanjang siklus deforestasi dan menegaskan lemahnya komitmen pemulihan lingkungan. Rekomendasi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun terasa kehilangan daya tekan ketika implementasinya di tingkat daerah berjalan setengah hati.
Pada akhirnya, deforestasi di wilayah operasi PT WIN di Konawe Selatan bukanlah kecelakaan lingkungan, melainkan konsekuensi langsung dari model pertambangan yang mengorbankan ekologi dan keselamatan ruang hidup masyarakat. Ketika izin dijadikan tameng, pengawasan melemah, dan pemulihan diabaikan, yang tersisa hanyalah lanskap rusak, air tercemar, dan beban ekologis yang harus ditanggung warga. Pertanyaannya bukan lagi apakah lingkungan dirusak, melainkan sampai kapan kerusakan ini terus dinormalisasi dan siapa yang menerima manfaat dari pembiaran tersebut?
Penulis : Saydul, S.Sos
