Jakarta – Dua perusahaan tambang, PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS) dan PT Alam Raya Abadi (PT ARA), tengah menjadi sorotan usai muncul dugaan pencemaran sawah warga di Kecamatan Wasile, Halmahera Timur. Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-MERAH) menilai aktivitas kedua perusahaan itu berpotensi memicu kerusakan ekologis dan harus segera dievaluasi pemerintah.
Koordinator Pusat JAS-MERAH, M. Reza A. Syadik, mengatakan laporan warga mengenai rusaknya sawah di Desa Bumi Restu tidak bisa diabaikan. Kerusakan itu terjadi ketika tanaman padi baru berusia 17 hari dan muncul bersamaan dengan meningkatnya kegiatan pertambangan di sekitar kawasan tersebut.
“Jika ada indikasi limbah mengalir ke sawah warga, pemerintah tidak boleh diam. Pengawasan harus dilakukan dan izin perusahaan harus ditinjau ulang,” kata Reza.
JAS-MERAH mendesak Kementerian ESDM memanggil pemilik dan manajemen PT JAS dan PT ARA untuk mengevaluasi seluruh kegiatan operasional mereka. Reza menegaskan, apabila terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin.
“Kalau ada bukti pelanggaran, tidak ada alasan bagi ESDM untuk tidak mencabut izin operasi dua perusahaan itu,” tegasnya.
Selain ESDM, JAS-MERAH juga meminta Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi ekologis dan melakukan pengambilan sampel. Reza menilai pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, masih pasif dan belum melakukan pengawasan terbuka terkait dugaan pencemaran tersebut.
Di sisi lain, JAS-MERAH mengingatkan adanya sedimentasi berat di aliran sungai Halmahera Timur. Kondisi ini disebut sebagai gejala awal kerusakan lingkungan yang bisa memicu bencana jika tidak ditangani.
Reza menyebut pengalaman serupa pernah terjadi di Sumatera, di mana deforestasi masif memicu banjir dan longsor besar. “Ketika negara lalai, masyarakat yang pertama menanggung akibatnya. Ini harus jadi peringatan untuk Maluku Utara,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan publik, JAS-MERAH akan menggelar demonstrasi besar pada Desember 2025 di Istana Negara, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Aksi tersebut menjadi tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret menyelamatkan lingkungan dan ruang hidup warga.
