Vibesjakarta.com || Senin 03 Agustus 2026 Aliansi Forum Mahasiswa Anti Korupsi menggelar Aksi Jilid I di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bentuk kontrol sosial atas dugaan kejanggalan dalam kebijakan hibah sekitar Rp10 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kota Kendari untuk pembangunan mess Kejaksaan dan pagar institusi Polri.
Koordinator aksi, Muhammad Rahim, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Saat warga masih bergelut dengan persoalan banjir, jalan rusak, drainase yang memprihatinkan, pengelolaan sampah yang
belum optimal, hingga berbagai kebutuhan pelayanan dasar lainnya, pemerintah justru mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan fasilitas institusi penegak hukum. Aliansi Forum Mahasiswa Anti Korupsi menilai kebijakan tersebut patut didalami oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Meskipun pemberian hibah dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, publik berhak mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepentingan umum, efektivitas penggunaan APBD, dan skala prioritas pembangunan daerah.
Atas dasar itu, massa aksi mendesak KPK RI untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan adanya ketidaktepatan dalam penentuan skala prioritas anggaran serta memastikan seluruh proses penganggaran berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Tuntutan Aksi:
1. Mendesak KPK RI melakukan pendalaman terhadap dugaan kejanggalan dan ketidaktepatan skala prioritas dalam pengalokasian hibah sekitar Rp10 miliar oleh Pemerintah Kota Kendari
2. Mendesak KPK RI memanggil dan meminta keterangan Wali Kota Kendari guna memberikan penjelasan terkait dasar pertimbangan, urgensi, dan mekanisme pemberian hibah tersebut sesuai kewenangan yang berlaku
3. Mendesak Pemerintah Kota Kendari membuka seluruh dokumen dan proses penganggaran hibah secara transparan kepada publik.
4. Mendesak Pemerintah Kota Kendari mengutamakan APBD untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
5. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar benarbenar berpihak kepada kepentingan rakyat
“Perjuangan ini tidak akan berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Selama masih terdapat dugaan kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat, kami akan terus menyuarakannya melalui jalur konstitusional.”
masa aksi juga menyampaikan bahwa Aliansi Forum Mahasiswa Anti Korupsi telah menyiapkan Aksi Jilid II di Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI.
“Kami akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak agar menindak tegas serta mengevaluasi walikota kendari terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari. Penilaian kami didasarkan pada sejumlah kebijakan yang menjadi sorotanpublik, termasuk polemik pelantikan ratusan kepala sekolah yang dilakukan tanpa persetujuan teknis BKN serta dugaan persoalan dalam kebijakan hibah Rp10 miliar. Oleh karena itu, kami meminta Kemendagri melakukan evaluasi secara menyeluruh sesuai kewenangannya.”
“Jika aksi demonstrasi yang telah lakukan ini tidak memperoleh penjelasan yang memadai, maka kami akan terus menggelar aksi secara berkelanjutan. Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban kepada publik. Uang rakyat harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.”
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Berantas Korups
